\n<\/p>\n
JAKARTA – Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan pasokan beras tetap aman di tengah penarikan 25 merek beras fortifikasi yang diduga tidak memenuhi ketentuan mutu dan kandungan sesuai label pada kemasan.<\/p>\n
Pengawasan dan penertiban terhadap produk bermasalah tersebut dilakukan bersamaan dengan penguatan stok, penyaluran beras melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pemerataan distribusi beras ke sejumlah daerah.<\/p>\n
Per 18 September 2026, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) tercatat sekitar 4,6 juta ton.<\/p>\n
Sementara sepanjang 2026 hingga pertengahan September, penyaluran CBP telah mencapai sekitar 2,3 juta ton melalui berbagai program intervensi.<\/p>\n
Stok tersebut menjadi penyangga pemerintah untuk menjaga ketersediaan beras di tengah tantangan produksi maupun distribusi.<\/p>\n
Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, Bapanas juga terus memperkuat intervensi melalui program SPHP.<\/p>\n
Pemerintah bahkan tengah memproses penambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton untuk menyasar daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan.<\/p>\n
Selain beras medium dan SPHP, pemerintah turut memperkuat ketersediaan beras premium.<\/p>\n
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman meminta Perum Bulog mengoptimalkan penyaluran stok beras premium yang tersedia, khususnya ke jaringan ritel modern.<\/p>\n
\u201cBeras premium kami minta Bulog optimalkan men-supply, karena stoknya banyak. Itu ke toko-toko ritel modern, itu segera di-supply. Tidak boleh tidak ada kata lain kecuali memenuhi kebutuhan masyarakat,\u201d ujar Amran dalam keterangan resmi, Minggu, 20 September.<\/p>\n
Di tengah penguatan pasokan, pemerintah juga meningkatkan pengawasan terhadap peredaran beras di pasar.<\/p>\n
Pemeriksaan dilakukan setelah ditemukan dugaan peralihan dari beras premium ke beras fortifikasi.<\/p>\n
Amran bilang, produk yang beredar kemudian diperiksa melalui laboratorium untuk memastikan kesesuaian kandungan dengan informasi yang tercantum pada label.<\/p>\n
\u201cTernyata ada dugaan (kecurangan beras) beralih dari premium ke fortifikasi. Katanya fortifikasi, setelah kita cek di lab, ada 4 lab kredibel. Kita cek ternyata tidak sesuai dengan labelnya,\u201d ujar Amran.<\/p>\n
Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bapanas mencatat terdapat 25 merek beras yang dipasarkan sebagai beras fortifikasi namun diduga tidak memenuhi standar dan kandungan yang tercantum pada label.<\/p>\n
Ke-25 merek tersebut dinilai tidak memenuhi ketentuan kandungan dan mutu berdasarkan SNI 9314:2024 untuk kernel beras fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.<\/p>\n
Sebanyak 11 pelaku usaha sebagai pemilik 25 izin edar merek beras fortifikasi yang tidak sesuai telah mendapatkan surat peringatan dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) dalam koordinasi dengan Bapanas.<\/p>\n
Hingga minggu pertama September 2026, seluruh merek beras fortifikasi bermasalah tersebut terpantau telah menghentikan produksinya.<\/p>\n
Sementara dari sisi ketersediaan, penindakan terhadap produk yang tidak sesuai ketentuan tetap berjalan beriringan dengan penguatan distribusi beras.<\/p>\n
Bapanas terus berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan program SPHP menjangkau daerah yang membutuhkan, khususnya wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan.<\/p>\n
Sementara itu, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas Yusra Egayanti sebelumnya juga menegaskan pentingnya pemerataan distribusi stok dan pelaksanaan program SPHP, terutama ke daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan.<\/p>\n
\u201cTentunya penugasan Bulog untuk pemerataan distribusi stok dan program SPHP, terutama ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Kami terus berkoordinasi dengan Bulog untuk intervensi SPHP ke daerah yang teridentifikasi harga tinggi dan tentunya pemeliharaan stok CBP sebagai buffer strategis untuk menghadapi potensi gangguan produksi akibat El Nino,\u201d ujar Yusra saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, 14 September 2026.<\/p>\n
\n