\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah memastikan kondisi pelaku usaha mikro dan kecil tetap menjadi pertimbangan saat kewajiban sertifikasi halal berlaku mulai 18 Oktober 2026. Pelaku UMKM dinilai memiliki keterbatasan yang berbeda dengan usaha berskala lebih besar.<\/p>\n
Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah tidak akan menyamaratakan perlakuan terhadap seluruh pelaku usaha ketika aturan tersebut diterapkan.<\/p>\n
\u201cTentunya kita dari pemerintah tetap akan melihat aspek kebijaksanaan tersebut. Ya bukan berarti akhirnya mereka yang belum mengurus langsung kita tinggal. Saya pikir itu tetap ada wisdom dan ada kebijaksanaan dari kami,\u201d kata Maman di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 19 September.<\/p>\n
Menurut Maman, pelaku usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemahaman terhadap aturan serta kemampuan modal yang lebih kuat. Kondisi itu berbeda dengan usaha mikro dan kecil yang masih menghadapi sejumlah keterbatasan.<\/p>\n
\u201cKarena enggak bisa disamakan antara usaha mikro dan kecil dengan teman-teman yang usaha menengah. Mereka sudah literasi pemahaman hukumnya sudah tinggi. Mereka secara modal juga sudah cukup kuat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n