\n<\/p>\n
JAKARTA – Rancangan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria didorong tidak berhenti pada pembagian tanah dan penerbitan sertifikat. DPR ingin penerima manfaat juga mendapat akses pembiayaan, teknologi, irigasi, sarana produksi, pendampingan, kelembagaan usaha, hingga pasar.<\/p>\n
Anggota Panitia Kerja RUU Pengaturan Reforma Agraria Badan Legislasi DPR RI Azis Subekti mengatakan reforma agraria harus menyentuh hubungan antara tanah, produksi, dan kekuatan ekonomi masyarakat.<\/p>\n
\u201cReforma agraria bukan semata-mata membagikan tanah. Reforma agraria adalah penataan kembali hubungan antara manusia, tanah, produksi, dan kekuasaan ekonomi,\u201d kata Azis di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Sabtu, 19 September.<\/p>\n
Menurut Azis, kepemilikan atau penguasaan tanah tidak otomatis memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat jika tidak diikuti kemampuan mengelola tanah secara produktif.<\/p>\n
Karena itu, ia menekankan pentingnya menggabungkan penataan aset dengan akses ekonomi.<\/p>\n
\u201cReforma aset harus disatukan dengan reforma akses,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n