\n
![](\"https:\/\/imgsrv2.voi.id\/W-G0cAPIm9kY1NsNV6JeBbKAJRIYcDY-4tfA2Bi9A7A\/fill\/450\/280\/sm\/1\/bG9jYWw6Ly8vcHVibGlzaGVycy81OTQ3NDAvMjAyNjA5MTgxODMyLW1haW4uY3JvcHBlZF8xNzg5NzMxMTU5LmpwZWc.jpg\")
<\/p>\n
\n<\/p>\n
JAKARTA – Pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development<\/em> (TOD) MRT Jakarta tidak lagi hanya mengandalkan pembiayaan pemerintah. Keterbatasan anggaran mendorong MRT Jakarta membuka ruang kolaborasi dengan pihak swasta, baik dalam pengembangan jalur maupun pengelolaan kawasan di sekitar stasiun.<\/p>\n Division Head Business Planning and Expansion Division PT MRT Jakarta Samuel Ryan Pradipta Pranowo mengatakan keterlibatan swasta menjadi bagian penting dalam pengembangan kawasan berbasis transit. Menurutnya, pola pembiayaan tersebut sejalan dengan konsep creative financing<\/em> yang tengah didorong pemerintah.<\/p>\n \u201cJadi creative financing<\/em> ini sebetulnya karena anggaran pemerintah kita juga lagi limited<\/em>. APBN, APBD Jakarta itu juga pemotongannya cukup signifikan. Memang BUMD, BUMN itu diminta berkolaborasi dengan swasta,\u201d kata Samuel dalam kelas Fellowship MRT Jakarta, Rabu, 9 September.<\/p>\n Samuel menyebut salah satu bentuk kolaborasi tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Dalam pengembangan jalur MRT, misalnya, MRT Jakarta telah menggandeng Sinar Mas Land untuk memetakan jalur secara bersama.<\/p>\n Menurut Samuel, skema tersebut memberikan keuntungan bagi kedua pihak. MRT Jakarta dapat menekan biaya, sementara pihak swasta memperoleh manfaat dari meningkatnya aksesibilitas kawasan yang dilalui jalur MRT.<\/p>\n \u201cSeperti MRT tadi mengembangkan jalur, kita menggandeng Sinar Mas Land untuk memetakan jalur bersama. Itu dampaknya dua sebetulnya, biayanya lebih murah, pembebasan lahan karena disediakan oleh swasta,\u201d ujarnya.<\/p>\n Bagi pengembang, keberadaan transportasi publik di dekat kawasan hunian juga berpotensi meningkatkan aksesibilitas dan nilai kawasan. Pada saat yang sama, aktivitas ekonomi di sekitar jalur MRT dapat ikut tumbuh seiring meningkatnya mobilitas masyarakat.<\/p>\n Pola serupa, kata Samuel, akan diterapkan dalam konsep placemaking<\/em> MRT Jakarta. Pengembangan kawasan tidak berhenti pada pembangunan ruang publik, tetapi juga membutuhkan pelaku usaha untuk mengisi dan menghidupkan ruang tersebut.<\/p>\n \u201cPlacemaking<\/em> ini pun sama. Jadi memang kami enggak bisa bergerak sebagai BUMD kalau enggak melibatkan swasta,\u201d kata Samuel.<\/p>\n Ia menjelaskan, keterlibatan swasta dalam placemaking<\/em> dapat dilakukan melalui dua bentuk. Pertama, perusahaan masuk sebagai pelaku aktivitas atau tenant<\/em> di kawasan yang dikembangkan. Kedua, perusahaan dapat berinvestasi secara langsung untuk mengembangkan bagian tertentu dari kawasan.<\/p>\n \u201cMasuk ini bisa dari dua hal. Satu, dari mereka mengisi kawasan, ikut beraktivitas di kawasan placemaking<\/em>, atau kedua, mereka pun sebetulnya bisa investasi,\u201d ujarnya.<\/p>\n Samuel mencontohkan, pihak swasta dapat mengambil peran dalam pengembangan area dengan konsep tertentu. Misalnya, sebuah lantai diisi dengan tenant<\/em> bertema kopi, sementara area lainnya dapat memiliki tema minuman atau kuliner yang berbeda.<\/p>\n Menurutnya, peran swasta juga dibutuhkan karena perusahaan memiliki kemampuan pemasaran yang dapat membantu menarik masyarakat untuk datang ke kawasan.<\/p>\n \u201cKarena swasta biasanya punya budget marketing yang besar. Mereka bisa kasih promo, bisa pakai KOL, influencer. Nah, itu yang sebetulnya akan narik orang juga ke kawasan placemaking<\/em>,\u201d katanya.<\/p>\n Karena itu, Samuel menegaskan keterlibatan swasta dalam pengembangan kawasan menjadi kebutuhan dalam memperkuat model kolaborasi pembiayaan.<\/p>\n \u201cJadi, pelibatan swasta itu sekarang bisa dibilang 100 persen harus. Jadi, kolaborasi lah. Kita semangatnya kolaborasi,\u201d ujar Samuel.<\/p>\n Namun, kolaborasi dengan swasta tidak berarti seluruh ruang TOD diarahkan untuk kepentingan komersial. MRT Jakarta menyatakan prinsip inklusivitas tetap menjadi bagian dari pengembangan kawasan, termasuk dengan memberikan ruang bagi UMKM dan kelompok masyarakat dengan daya beli yang berbeda.<\/p>\n Samuel mengatakan kawasan seperti Blok M perlu mengakomodasi berbagai segmen masyarakat. Menurut dia, keberadaan pelaku usaha besar dapat digunakan untuk mendukung keberlangsungan usaha yang lebih kecil melalui mekanisme subsidi silang.<\/p>\n \u201cKalau brand-nya gede, contoh nih, ada Chagee mau masuk nih, bikin toko Chagee, ya enggak mungkin murah dong. Ujung-ujungnya kan akan subsidi silang, yang mahal akan mensubsidi yang kecil. Dan semuanya bisa hidup berdampingan,\u201d kata Samuel.<\/p>\n Kebutuhan terhadap pembiayaan alternatif juga muncul ketika MRT Jakarta ingin memperluas pengembangan kawasan. Samuel menyebut keterbatasan anggaran pemerintah menjadi salah satu tantangan dalam mengembangkan TOD dalam skala yang lebih besar.<\/p>\n \u201cAnggaran dari pemerintah juga sekarang terbatas, sangat hati-hati dalam pengalokasian anggaran. Kami harus banyak kerja sama dengan swasta untuk masuk sebagai investor juga dalam mengembangkan placemaking<\/em>,\u201d ujarnya.<\/p>\n Di sisi lain, MRT Jakarta tetap menempatkan dampak ekonomi kawasan sebagai salah satu tujuan pengembangan TOD. Samuel mengatakan keberhasilan placemaking<\/em> tidak hanya dilihat dari pendapatan langsung MRT Jakarta, tetapi juga dari aktivitas ekonomi yang muncul di kawasan sekitarnya.<\/p>\n Ia mencontohkan pelaksanaan Blok M Festival. Berdasarkan perhitungan internal yang disampaikan Samuel, kegiatan tersebut diperkirakan memberikan dampak ekonomi sekitar Rp20 miliar hingga Rp30 miliar, yang mencakup transaksi di tenant<\/em>, kegiatan acara, hingga aktivitas hotel di sekitar kawasan.<\/p>\n \u201cKurang lebih dampaknya itu sekitar 20 sampai 30 miliar saat festival itu terjadi,\u201d kata Samuel.<\/p>\nTetap Inklusif<\/h3>\n