\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melanjutkan penggeledahan terkait dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) dan dugaan penerimaan lain pada lingkungan Kementerian ATR\/BPN pada hari ini, 18 September.<\/p>\n
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kali ini upaya paksa dilakukan di wilayah Jakarta Timur, tepatnya di kantor pengembang Summarecon.<\/p>\n
\u201cPenggeledahan kali ini dilakukan di salah satu pihak swasta, yakni di kantor PT Summarecon Agung Tbk yang berlokasi di wilayah Jakarta Timur,\u201d kata Budi kepada wartawan melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 18 September.<\/p>\n
Budi bilang penggeledahan masih berlangsung sejak pukul 10.00 WIB. Penyidik sekarang fokus menguatkan barang bukti dalam kasus yang berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) ini.<\/p>\n
\u201cUpaya paksa penggeledahan dalam rangkaian awal proses penyidikan perkara ini, sebagai upaya progresif penyidik untuk mencari alat bukti dan petunjuk yang relevan guna membangun konstruksi utuh perkara ini,\u201d tegasnya.<\/p>\n
\u201cTermasuk untuk menelusuri bagaimana keterkaitan antar-pihak, dan apakah masih ada pihak-pihak lain yang punya peran krusial dalam konstruksi perkara ini.\u201d<\/p>\n
KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka setelah menggelar OTT di wilyah Jabodetabek pada Senin, 14 September. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR\/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.<\/p>\n
Kemudian, turut ditetapkan juga Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid selaku Menteri ATR\/BPN.<\/p>\n
Dalam kasus ini, komisi antirasuah menduga terjadi suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Tengah. Kemudian, diduga ada penerimaan lain yang terjadi masih soal urusan pertanahan.<\/p>\n
Delapan tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan KPK. Mereka menjalani penahanan selama 20 hari pertama dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan dalam proses penyidikan.<\/p>\n
\n