\n<\/p>\n
JAKARTA \u2013 Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan langkah jangka pendek dan jangka panjang dalam mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Upaya tersebut dilakukan melalui pemanfaatan teknologi untuk deteksi dini dan modifikasi cuaca, serta kajian mengenai model pemanfaatan lahan gambut.<\/p>\n
Kepala BRIN Prof. Arif Satria mengatakan langkah jangka pendek diarahkan untuk membantu pemerintah memantau, mendeteksi, dan menangani titik api yang berpotensi berkembang menjadi karhutla.<\/p>\n
\u201cBRIN selama ini telah memberikan data-data terkait dengan titik api dan juga titik-titik yang berpotensi untuk menjadi karhutla,\u201d kata Arif saat peluncuran INNOBRIDGE atau Innovation Network of BRIN\u2013IPB for Research, Development, and Global Excellence di Gedung Inkubator Bisnis Halal, Science Techno Park (STP) IPB Taman Kencana, Bogor, Kamis 17 September.<\/p>\n
Untuk mendukung deteksi dini, BRIN memiliki platform berbasis kecerdasan buatan (AI) bernama Qmimo. Platform tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi titik api sekaligus mengidentifikasi wilayah yang berpotensi mengalami karhutla.<\/p>\n
Qmimo, kata Arif, telah dimanfaatkan pemerintah, termasuk Kementerian Kehutanan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).<\/p>\n
\u201cQmimo itu platform berbasis pada AI yang bisa mendeteksi dan ini sudah dipakai oleh pemerintah, baik Kementerian Kehutanan maupun BNPB,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Selain deteksi dini, BRIN menyiapkan teknologi modifikasi cuaca sebagai bagian dari penanganan karhutla dalam jangka pendek. Sejumlah teknologi telah dikembangkan, termasuk material berbasis dumakron berukuran dua sampai lima mikron yang mengandung natrium klorida (NaCl).<\/p>\n
Material tersebut dikembangkan untuk mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca agar lebih efektif dan efisien dalam membantu penanganan karhutla.<\/p>\n
\u201cDumakron itu dua sampai lima mikron NaCl, yang itu menjadi sebuah material baru yang lebih efektif dan lebih efisien untuk pemadaman api,\u201d katanya.<\/p>\n
Saat ini, BRIN tengah memproses pemanfaatan teknologi tersebut untuk mendukung operasi penanganan karhutla. Tim BRIN juga telah melakukan koordinasi dengan BNPB dan Polri.<\/p>\n
\u201cTim kami sudah koordinasi dengan BNPB, sudah koordinasi dengan Polri, dan sekarang sedang proses untuk beroperasi untuk teknologi modifikasi cuaca itu ada di Sumatera,\u201d ujarnya.<\/p>\n
BRIN juga menyatakan kesiapan dari sisi sarana dan sumber daya manusia untuk mendukung operasi modifikasi cuaca. Pesawat, material, dan pilot telah disiapkan, sementara koordinasi dilakukan bersama BNPB, Polri, dan TNI Angkatan Udara.<\/p>\n
Untuk jangka panjang, BRIN tidak hanya berfokus pada penanganan titik api, tetapi juga mengkaji persoalan pemanfaatan lahan gambut. Kajian tersebut diperlukan untuk mencari model pengelolaan lahan gambut yang dapat mengurangi risiko karhutla secara berkelanjutan.<\/p>\n
Arif mengatakan penanganan karhutla membutuhkan solusi jangka pendek sekaligus strategi jangka menengah dan panjang.<\/p>\n
\u201cMemang ada sebuah solusi jangka pendek yang harus diselesaikan dulu. Yang kedua adalah solusi jangka menengah, jangka panjang,\u201d katanya.<\/p>\n
BRIN, lanjut dia, tengah melakukan kajian mengenai model pemanfaatan lahan gambut ke depan. Kajian tersebut diharapkan dapat menjadi dasar dalam merumuskan pendekatan pengelolaan lahan gambut yang lebih sesuai sekaligus mendukung upaya pencegahan karhutla.<\/p>\n
\u201cKita juga BRIN lagi mengkaji terkait dengan bagaimana ke depan model pemanfaatan lahan gambut itu. Kita akan melakukan kajian,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Langkah BRIN tersebut sejalan dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto yang meminta penanganan karhutla dilakukan sejak dini. Pada 24 Agustus 2026, Prabowo meminta pemerintah tidak menunggu hotspot berkembang menjadi titik api dan mendorong tindakan segera di lokasi yang terdeteksi memiliki hotspot.<\/p>\n
Presiden juga meminta pembangunan sumur bor di lokasi yang membutuhkan dukungan sumber air untuk pencegahan dan penanganan kebakaran.<\/p>\n
Prabowo juga menginstruksikan penguatan operasi lapangan melalui penambahan personel, helikopter water bombing, dan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Pemerintah diminta memastikan penanganan berlangsung cepat dan terkoordinasi.<\/p>\n
Terbaru, dalam rapat terbatas pada 16 September 2026, Prabowo meminta penindakan tegas terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla. Presiden menginstruksikan agar izin korporasi yang terbukti melanggar dicabut dan dugaan unsur pidananya tetap diusut.<\/p>\n
Prabowo juga meminta penguatan sanksi hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan serta meminta pemerintah mendalami ketentuan sanksi yang dapat diterapkan.<\/p>\n
Data BNPB menunjukkan penanganan karhutla masih difokuskan di enam provinsi, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.<\/p>\n
\n