\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah memperketat pengawasan bisnis beras fortifikasi di tengah temuan dugaan pelanggaran kualitas produk.<\/p>\n
Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan pelaku usaha yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi hingga pencabutan izin usaha.<\/p>\n
Amran mengatakan Bapanas telah diminta memperkuat pengawasan terhadap produk beras fortifikasi yang beredar di pasar. Produk yang terbukti tidak memenuhi ketentuan tidak akan diperbolehkan kembali dipasarkan di Indonesia.<\/p>\n
\u201cKami sudah minta Sestama (Sekretaris Utama Bapanas), Deputi yang baru kami lantik, awasi, tindak. Dan yang sudah melanggar kemarin yang fortifikasi, izinnya dicabut. Tidak boleh lagi memasarkan beras di Republik Indonesia,\u201d kata Amran dilansir ANTARA<\/em>, Kamis, 17 September.<\/p>\n Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan tuntutan kepatuhan bagi pelaku usaha di sektor pangan, khususnya perusahaan yang memproduksi dan mendistribusikan beras fortifikasi.<\/p>\n Pemerintah menilai pengawasan diperlukan untuk memastikan produk yang menggunakan klaim fortifikasi benar-benar memenuhi standar dan ketentuan yang berlaku. Penindakan juga diarahkan untuk mencegah praktik manipulasi produk yang dapat merugikan konsumen.<\/p>\n Anggota Komisi IV DPR RI Endang S. Thohari mengatakan pengawasan terhadap beras fortifikasi perlu dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat gerai penjualan.<\/p>\n Menurutnya, produk tersebut memiliki fungsi khusus karena diharapkan dapat memberikan tambahan asupan gizi bagi masyarakat, termasuk ibu hamil dan anak-anak yang membutuhkan dukungan nutrisi.<\/p>\n \u201cSaya sangat mendukung sekali apa yang dikerjakan oleh Menteri Pertanian. Beras fortifikasi yang sudah diedarkan ke masyarakat itu sangat merugikan masyarakat yang memerlukan,\u201d ujar Endang.<\/p>\n Endang mengatakan analisis terhadap sejumlah produk menemukan adanya perusahaan yang diduga memalsukan kualitas beras fortifikasi.<\/p>\n \n