\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga tak hanya PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) yang memberi suap untuk pengurusan hak guna bangunan (HGB). Pihak lain diduga melakukan praktik serupa dan terendus pascaoperasi tangkap tangan (OTT) Senin, 14 September lalu.<\/p>\n
\u201cKami bisa spill<\/em> sedikit, gitu, ya, bahwa ada penerimaan suap selain dari yang Summarecon,\u201d kata pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein yang dikutip dari YouTube KPK RI, Kamis, 17 September.<\/p>\n Meski begitu, Taufik belum bisa memerinci siapa pihak lain yang diduga melakukan penyuapan serupa. Sebab, pendalaman akan dilakukan dalam proses penyidikan.<\/p>\n \u201cBelum bisa sampaikan karena memang tadi waktu dan terkendala strategi penyidikan,\u201d tegas dia.<\/p>\n Senada, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pendalaman akan dilakukan dalam proses penyidikan. Ke mana aliran duit hingga siapa yang melakukan pemberian bakal ditelusuri lewat pemanggilan saksi atau bukti yang sudah ditemukan saat operasi senyap maupun ketika penggeledahan dilakukan.<\/p>\n \u201cIni yang masih akan terus kami dalami dari fakta-fakta yang sudah didapatkan, dari alat bukti yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tangkap tangan yang dalam penguasaan para pihak, ya, yang berperan sebagai layering, representasi, ataupun orang kepercayaan. Apakah berhenti kepada orang-orang tersebut atau kemudian mengalir kepada pihak-pihak lain,\u201d ungkap Budi dalam kesempatan terpisah.<\/p>\n \u201cTentunya nanti akan dilakukan follow the money. Kita akan ikuti aliran uang itu ke mana saja,\u201d lanjutnya.<\/p>\n KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka setelah menggelar OTT di wilyah Jabodetabek pada Senin, 14 September. Mereka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR\/BPN Lampri, serta pihak swasta Rizal Pahlefi.<\/p>\n Kemudian, turut ditetapkan juga Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry yang disebut sebagai orang kepercayaan Nusron Wahid selaku Menteri ATR\/BPN.<\/p>\n Dalam kasus ini, komisi antirasuah menduga terjadi suap terkait pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) di wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Tengah. Kemudian, diduga ada penerimaan lain yang terjadi masih soal urusan pertanahan.<\/p>\n Delapan tersangka saat ini sudah mendekam di Rutan KPK. Mereka menjalani penahanan selama 20 hari pertama dan akan diperpanjang sesuai kebutuhan dalam proses penyidikan.<\/p>\n \n