\n<\/p>\n
JAKARTA – PDI Perjuangan menilai usulan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 5 persen masih ideal untuk diterapkan. Namun, perubahan aturan itu diminta tetap mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n
Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun mengatakan angka 5 persen dinilai dapat mendorong penyederhanaan partai politik di parlemen.<\/p>\n
\u201cAngka 5 persen itu ideal. Pasti ada pertimbangan soal efektif efisiensi jalannya pemerintahan. Jadi, semakin disederhanakan partai politik, semakin mudah dalam konsolidasi kekuasaan,\u201d kata Komarudin di kompleks parlemen, Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 16 September.<\/p>\n
Meski demikian, ia mengingatkan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak bisa hanya bertumpu pada kesepakatan politik antarpartai.<\/p>\n
Menurut Komarudin, ambang batas parlemen juga harus tetap memperhatikan keterwakilan suara rakyat dan putusan Mahkamah Konstitusi.<\/p>\n
\u201cKarena putusan MK itu bersifat final dan mengikat,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\n