\n<\/p>\n
JAKARTA – Pemerintah menargetkan draf final Rancangan Undang-Undang tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara rampung pada 2026. Regulasi ini disiapkan untuk memberi kepastian hukum atas pemindahan narapidana lintas negara yang selama ini sudah dilakukan Indonesia.<\/p>\n
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyusunan RUU perlu dipercepat tanpa membuat prosedur baru yang justru memperumit proses.<\/p>\n
\u201cTarget kami kalau bisa tahun ini harus selesai,\u201d kata Yusril saat memimpin rapat bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto beserta jajaran di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 16 September.<\/p>\n
Menurut Yusril, pemerintah bisa menjadikan praktik pemindahan narapidana yang telah berjalan sebagai pijakan penyusunan aturan.<\/p>\n
\u201cKita ini mudahnya karena sudah praktik di lapangan dan enggak ada hambatan. Tinggal lakukan seperti itu daripada buat aturan yang baru malah sulit nanti,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Salah satu isu penting yang akan diatur adalah pembagian kewenangan setelah narapidana dipindahkan.<\/p>\n
Yusril berpandangan tanggung jawab pembinaan sebaiknya beralih kepada negara penerima. Dengan skema itu, pemberian remisi hingga mekanisme pengampunan seperti grasi mengikuti hukum negara tempat narapidana menjalani hukuman.<\/p>\n
\u201cKalau sudah diserahkan tanggung jawab pembinaan narapidana, tanggung jawab pemerintah yang bersangkutan, bukan Indonesia lagi,\u201d katanya.<\/p>\n
\n