\n<\/p>\n
JAKARTA – Perjalanan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) telah melahirkan banyak tokoh yang kemudian masuk ke gelanggang politik dan pemerintahan. Namun, perjalanan sejumlah alumninya juga bersinggungan dengan persoalan hukum. Nama-nama mantan Ketua Umum PB PMII pernah muncul dalam perkara korupsi dengan status hukum yang berbeda, mulai dari terpidana hingga sekadar disebut atau diperiksa sebagai saksi.<\/p>\n
\u200e<\/p>\n
\u200eSalah satu nama yang memiliki putusan hukum berkekuatan kuat adalah Suryadharma Ali, yang pernah memimpin PB PMII periode 1985\u20131988. Ia kemudian menjadi Menteri Agama dan dinyatakan bersalah dalam perkara korupsi penyelenggaraan ibadah haji serta penggunaan dana operasional menteri. Kasus tersebut berujung pada hukuman pidana setelah melalui proses peradilan.<\/p>\n
\u200e<\/p>\n
\u200eNama Abdul Muhaimin Iskandar Ketum PBPMII 1994-1997 dan menjabat sebagai Ketum PKB selama 5 periode. Pria yang biasa dipanggil Cak Imin ini pernah disebut dalam perkara \u201ckardus durian\u201d dan diperiksa KPK sebagai saksi. Pemberitaan mengenai perkara tersebut tidak sama dengan adanya putusan pengadilan yang menyatakan dirinya bersalah melakukan korupsi.<\/p>\n
\u200e<\/p>\n
\u200eKini, sorotan kembali mengarah kepada nama lain dari jajaran mantan Ketum PB PMII, yakni Nusron Wahid, yang memimpin organisasi tersebut pada periode 2000\u20132003. Nama Nusron muncul dalam penyidikan KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Bogor yang menyeret sejumlah pejabat ATR\/BPN dan pihak swasta.<\/p>\n
\n