\n<\/p>\n
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut status Menteri ATR\/BPN Nusron Wahid dalam kasus suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) oleh PT Summarecon Agung, Tbk (SMRA) menunggu proses penyidikan lebih lanjut.<\/p>\n
Hal ini disampaikan pelaksana tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein saat ditanya keterlibatan Nusron. Sebab, ada empat orang kepercayaan politikus Partai Golkar tersebut kini menjadi tersangka.<\/p>\n
Keempat orang itu adalah Wakil Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, serta pihak swasta Erwin dan Muhammad Fakhry.<\/p>\n
“Yang pertama betul ada empat orang yang diduga kepercayaan menteri ya tadi inisial NW (Nusron Wahid). Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE,” kata Taufik dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan yang dikutip Rabu, 16 September.<\/p>\n
Taufik menjelaskan KPK punya keterbatasan waktu 1×24 jam pascaoperasi tangkap tangan (OTT). Sehingga, lembaganya akan lebih fokus menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam giat tersebut.<\/p>\n
Sementara untuk pengembangan, biasanya akan dilakukan dalam proses penyidikan. “Mohon dipahami, bahwa seperti yang kami sudah pernah sampaikan berulang kali. Ini kegiatan tertangkap tangan yang kami hanya punya waktu 1×24 jam untuk kemudian memeriksa seluruh pihak yang diamankan,” tegas Taufik.<\/p>\n
“Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, ya kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindik-nya sendiri,” sambung dia.<\/p>\n
KPK sebelumnya menetapkan delapan tersangka dalam dugaan suap dan gratifikasi terkait pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Salah satu konstruksi perkara berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Summarecon.<\/p>\n
\n