\n<\/p>\n
JAKARTA – Partai Golkar dan Partai Keadilan Sejahtera sepakat mengusulkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sekitar 5 persen dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu.<\/p>\n
Sekretaris Jenderal Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan kesepahaman itu dicapai dalam pertemuan jajaran DPP Golkar dan DPTP PKS di Jakarta, Senin, 14 September.<\/p>\n
\u201cYa, kita bersepaham besaran PT moderat saja, sekitar lima persen,\u201d kata Sarmuji saat dihubungi wartawan, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 15 September.<\/p>\n
Menurut Sarmuji, angka tersebut dipilih karena Golkar menginginkan sistem kepartaian yang lebih sederhana dan selaras dengan sistem pemerintahan presidensial.<\/p>\n
\u201cSemestinya multipartai sederhana, bukan multipartai ekstrem. Jumlah partai di DPR sebaiknya tidak sangat banyak, tetapi PT tidak boleh juga terlalu tinggi agar fragmentasi ideologi di masyarakat bisa terefleksikan dalam sistem kepartaian,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sarmuji menilai ambang batas sekitar 5 persen masih rasional untuk diterapkan pada pemilu legislatif mendatang.<\/p>\n
Pertemuan Golkar-PKS sebelumnya juga membahas sejumlah poin krusial dalam revisi UU Pemilu.<\/p>\n
\n